Problema Revenge Porn : Penyebaran Konten Intim Non Konsensual

    Penggunaan kata pornografi dalam istilah “Revenge Porn” adalah fokus yang kurang tepat, karena lebih menitikberatkan pada perilaku penyintas (menghasilkan gambar atau video seksual) dibandingkan perilaku pelaku kekerasan (mengancam/memaksa penyintas dalam membuat gambar atau video seksual lalu kemudian menyebarluaskannya).
     Revenge Porn adalah fenomena baru yang muncul atas perkembangan teknologi. Jika dulu fenomena membagikan foto berkonten seksual mantan pasangan hanya dipegang oleh sekelompok individu yang tidak bertanggungjawab, maka sekarang kerugian yang ditimbulkan menjadi lebih besar karena jejak digital yang sulit dihapus dan disebarluaskan tanpa henti.
Mantan pasangan (biasanya laki-laki) mengunggah materi berupa gambar atau video seksual, untuk disebarluaskan melalui internet atau media sosial atau website pornografi, tanpa persetujuan dengan tujuan balas dendam setelah hubungan romantis berakhir (Mcglynn et al, 2017). Intensi pelaku dalam mengunggah konten seksual tersebut adalah untuk mempermalukan mantan pasangannya pada khalayak ramai.
    Hal ini sudah tergolong kekerasan berbasis gender online. Menurut hasil penelitian Marganski & Melander dalam Sleath & Walter (2016), kekerasan online dalam hubungan romantis diasosiasikan dengan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual di kehidupan nyata.
    Penggunaan kata revenge porn sendiri bersifat problematik, karena seakan menunjukkan bahwa tindakan pelaku adalah sebuah bentuk balas dendam atas tindakan korban sebelumnya. Sementara tindakan penyebaran konten intim non konsensual faktanya tidak selalu bermotif demikian, dan justru acap kali muncul karena ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku.
     Pelaku melakukan pemaksaan atau tindak pengancaman agar penyintas melakukan sexting atau menghasilkan video/gambar dari aktivitas seksual. Adapun, pelaku yang melakukan secara diam-diam melalui kamera tersembunyi dengan tujuan menyebarluaskan konten aktivitas seksual tersebut. Terlihat bahwa pelaku memiliki kontrol dan kuasa atas penyintas, baik selama menjalin hubungan romantis maupun setelah mengakhirinya (Guggisberg, 2017). Tak sedikit pelaku yang berusaha memeras penyintas agar memberikan uang atau agar kembali menjalin hubungan jika tidak ingin konten seksual mereka disebarluaskan.
     Belum ada satu ketentuan hukum di Indonesia yang mengatur perihal perbuatan pornografi sebagai usaha balas dendam (Christanto, 2017). Padahal karakteristik pornografi sebagai tindakan balas dendam berbeda dari sekedar pembuatan atau penyebarluasan pornografi. Penyebarluasan materi pornografi merupakan bentuk pengingkaran atau melanggar kesepakatan dari janji pembuatan materi seksual. Yang awalnya diperuntukkan kepentingan pribadi sehingga penyintas bersedia namun kemudian disebarluaskan setelah hubungan berakhir.
     Penyintas seringkali merasa tidak berani dalam mencari pertolongan. Bukan hanya merasa takut, terisolasi, direndahkan dan dipermalukan, mereka pun menginternalisasi “Victim Blaming Attitudes”. Penyintas seringkali menyalahkan diri sendiri karena mereka cenderung dihakimi oleh keluarga, teman, bahkan penegak hukum. Dibanding memperoleh dukungan yang dibutuhkan, mereka justru menjadi malu karena telah menghasilkan gambar dan video seksual tersebut.
Dampak dari Revenge Porn/Image Based Abuse (Powell & Flynn, 2017) (Bate, 2017):
  1. Reputasi penyintas baik secara pribadi maupun secara professional menjadi rusak. Ada kemungkinan penyintas menjadi sulit untuk memperoleh kerja atau dikeluarkan dari pekerjaannya saat ini.
  2. Keamanan finansial yang terganggu, karena pelaku dapat melakukan pemerasan secara berkelanjutan jika tidak ingin disebarluaskan.
  3. Merasa terancam keselamatannya karena adanya potensi stalking/selalu diawasi oleh pelaku.
  4. Memilih untuk mengisolasi dirinya dari lingkungan, karena peristiwa tersebut mempengaruhi hubungan interpersonal dengan banyak orang.
  5. Distress psikologis, penyintas merasa tertekan menjadi perbincangan masyarakat atau orang-orang yang mengenalinya karena konten tersebut sulit untuk dihapus.
  6. Memiliki trust issue atau sulit untuk mempercayai orang lain khususnya lawan jenis. Hal ini berdampak pada kesulitan untuk menjalin hubungan yang baru.
  7. Mengalami gangguan psikologis yang lebih berat seperti depresi, gangguan kecemasan, atau PTSD (Post Traumatic Stress Disorder).
  8. Munculnya keinginan, pikiran, atau usaha untuk bunuh diri.
      Para penyintas dari kekerasan online tersebut menunjukkan coping mechanism atau strategi mengatasi peristiwa tidak menyenangkan dalam bentuk positif maupun negatif (Bate, 2017). Bentuk coping mechanism yang negatif adalah perilaku menghindar (bukan hanya dari pelaku tetapi juga dari lingkungan secara umum), denial (menyangkal dan tidak percaya bahwa pelaku telah melakukan hal tersebut), kecanduan minuman keras sebagai usaha untuk melupakan peristiwa yang tidak menyenangkan, dan terobsesi mencari alasan pelaku melakukan tindakan penyebarluasan konten seksual tersebut. Sebagian penyintas memiliki kebutuhan yang sangat kuat untuk memahami motivasi pelaku atau mengapa mereka menjadi korban dari revenge porn.
      Bentuk coping mechanism yang positif adalah mencari pertolongan secara professional atau melakukan konseling, mendekati pihak-pihak yang dapat menjadi support system, dan fokus dalam usaha melanjutkan hidup. Usaha lainnya adalah mencari kekuatan melalui ibadah keagamaan, mengekspresikan pengalaman melalui tulisan, dan berusaha menertawakan kejadian yang telah terjadi. Mereka pun dapat merasa lebih baik dengan mengedukasi orang lain agar tidak terjerumus ke dalam kondisi yang sama (menjadi korban revenge porn) atau berusaha terlibat dengan kebijakan dan isu legal agar dapat memberikan keuntungan kepada para penyintas.
       Yang dapat dilakukan kedepannya terkait Revenge Porn:
  1. Memperbaiki kebijakan hukum terkait isu ini, sehingga penyintas memperoleh proteksi yang lebih baik secara hukum
  2. Menyediakan informasi dan layanan pendampingan untuk penyintas, baik secara hukum maupun psikologis
  3. Pemerintah bekerja sama dengan provider media sosial atau website terkait untuk deteksi yang lebih baik dan tindakan penghapusan unggahan revenge porn
  4. Melakukan edukasi dan membudayakan sikap menghargai, meminta izin, dan menghormati kesepakatan dalam menjalin hubungan romantis di era digital (Sri Juwita Kusumawardhani, M.Psi, Psikolog )
Referensi:
 
Bate, S. (2017). Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of The Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors. Sage. 12 (1). 22-42
 
Christanto, H. (2017). Revenge Porn sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural. VEJ. 3(02). 299-326
 
Guggisberg, M. (2017). Revenge Porn: A Growing Contemporary Problem. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/316075558
Mcglynn, C., Houghton, R., Rackley, E. (2017). Beyond ‘Revenge Porn’: The Continuum of Image Based Sexual Abuse. Springer. DOI: 10.1007/s10691-017-9343-2
 
Powell, A., Flynn, A., Henry, N. (2017). The Picture of Who is Affected by Revenge Porn is More Complex Than We First Thought. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/323078293
 
Sleath, E., Walker, K. (2016). Developing an Evience Base in Understanding and Explaining Revenge Porn. Research Gate. https://www.researchgate.net/publication/304889566

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *