Hukum & Kekerasan Oleh Pasangan

 

Pernahkah kamu penasaran dengan bagaimana hukum di Indonesia mengatur masalah kekerasan oleh pasangan, khususnya yang terjadi di luar pernikahan ?  Ummi Habsyah S.H yang merupakan HelpNona Expert dan seorang pendamping hukum untuk kasus-kasus kekerasan oleh pasangan akan menjelaskan tentang seluk beluk hukum khusus untukmu. Yuk, kita simak baik-baik informasinya …

 
        Apakah kekerasan dalam pacaran memiliki payung hukum di Indonesia?
     Kekerasan dalam pacaran belum ada aturan hukumnya secara khusus di Indonesia. Akan tetapi beberapa kasus  bisa merujuk pada  aturan hukum yang sudah ada secara umum. Nah, jika terkait dengan suatu tindak pidana maka payung hukumnya adalah UU KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi dan UU ITE. Sayangnya, kebanyakan dari proses hukum pidana bagi korban sering kali membuat mereka menjadi korban yang berulang (dengan sebutan suka sama suka dan menikmati hubungan yang ada, dll).
 
   Jika unsur tindak pidananya tidak terpenuhi maka upaya hukum perdata yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengajukan gugatan wanprestasi. Misalnya ingkar janji kawin yang dilakukan oleh pelaku ke korban saat masa berpacaran. Dengan adanya bukti-bukti pendukung, misalnya seperti pernah dijanjikan akan dinikahi jika melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan dan harus ada bukti2 tertulis, surat, sms atau yang lainnya.
 
    Apakah korban kekerasan dalam pacaran memiliki hak tertentu dalam hukum di Indonesia?
      Sayangnya sistem hukum di Indonesia belum sepenuhnya berpihak terhadap korban KDP, apalagi mengenai pemenuhan hak-haknya baik dalam proses hukum pidana umum mau pun hukum perdata, dan masih diperlukan perjuangan yang panjang dengan cara melakukan aksi dan meminta banyak dukungan dari beberapa lembaga  swadaya masyarakat serta lembaga pemerintah yang terkait dengan kebijakan nasional mau pun internasioanal/ konvensi CEDAW.
 
      Bagaimana caranya jika saya ingin melapor ke polisi? Apa yang harus saya bawa dan persiapkan?
      Lapor polisi artinya korban mengalami tindak kekerasan dengan unsur pidana, baik secara fisik,psikis, seksual dan pemanfaatan ekonomi. Jika unsur-unsurnya terpenuhi maka kasus ini harus dilaporkan di tingkat Kota atau Kebupaten yaitu kantor POLDA atau POLRES yang memiliki unit pengaduan untuk perempuan dan anak (UPPA), dengan membawa bukti-bukti terkait kasus yang dialami beserta saksi-saksi yang mengetahui saat terjadinya tindak pidana, serta identitas korban atau pelapor juga pelaku.
 
     Mengapa harus melapor ke Unit PPA? Tentunya agar  pelapor atau korban mendapatkan pelayanan yang baik dari Polwan atau Polisi yang sudah dilatih dalam penanganan kasus-kasus perempuan dan anak serta perspektif terhadap perempuan korban dan anak.
 
       Apakah mengakses informasi hukum ke pendamping hukum itu berbayar? Mahalkah?
  Saat ini sudah banyak lembaga layanan dengan konsultasi, konseling psikologis dan pendampingan hukum secara cuma-cuma atau disebut dengan Pro bono.  Layanan ini bisa kita dapatkan dari beberapa LBH/LSM dan beberapa lembaga Negara pendukung dengan berperspektif korban. Pengacara mahal? Tidak semuanya. Soalnya pengacara juga ada beragam dan dapat dilihat dari visi misi kantor, lembaga dan perorangan serta perspektif terhadap perempuan korban dan anak-anak.
 
     Sebagai informasi, pengacara dari LBH Atau LSM dapat memberikan pendampingan secara pro bono karena mereka mendapat dukungan biaya dari pemerintah jika kasusnya adalah pidana, namun untuk kasus perdata yang bisa diakses secara pro bono/gratis di pengadilan dengan syarat-syarat tertentu setelah adanya permohonan dari pihak korban atau pendamping hukumnya. Alurnya  adalah dilakukan survey oleh pihak pengadilan, kemudian baru mendapat persetujuan dari ketua pengadilan setempat atau dimana tempat perkara tersebut terjadi sesuai dengan kewenangan absolut dari suatu wilayah peradilan.
 
    Apakah pasangan yang suka mengancam dengan teror, kata-kata kasar, dan gestur menakutkan bisa dipidanakan atau dihukum? Biasanya ‘kan tindakan yang dihukum itu kalau sudah sampai luka-luka saja …
     Bisa saja. Jika unsur-unsur tindak pidananya dapat terpenuhi dan ada bukti-bukti yang jelas untuk dapat melaporkan pelaku ke Unit PPA Polres maupun POLDA. Namun demikian, kamu harus siap dengan proses hukum yang panjang sesuai dengan aturan pada KUHP.
 
    Nah, itulah beberapa pertanyaan mendasar yang perlu kita ketahui tentang hukum dan kaitannya dengan kekerasan oleh pasangan. Semoga tanya jawab HelpNona dengan expert kali ini dapat membantumu memahami isu ini, ya.

 

Narasumber;
Umi Habsyah S.H.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *